MAKNA HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

  1. A.    Makna Hukum dan Perdilan Internasional
  2. 1.       Pengertian Hukum Internasional

Hukum Internasional mencangkup dua hal yaitu :

–          Hukum Perdata Internasional adalah hukum Internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (Hukum Antar Bangsa).

–          Hukum Publik Internasional adalah Hukum Internasional yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan Internasional (Hukum Antar Negara).

Kedua Hukum Internasional ini memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Persamaannya : keduanya mengatur hubungan antara persoalan –persoalan yang melintasi batas – batas negara.

Perbedaannya : kalau Hukum perdata Internasional menyangkut hubungan atau persoalan antar warga negara atau antar bangsa secara Internasional. Sedangkan Hukum Publik Internasional menyangkut hubungan atau persoalan Internasional antar negara.

Hukum Internasional dapat dibagi menjadi dua yaitu :

  1. Hukum Internasional Tertulis

Merupakan Hukum Internasional yang dibuat secara tertulis yang tunduk pada hukum kebiasaan Internasional karena mengandung prinsip hukum umum.

  1. Hukum Internasional Tidak Tertulis

Merupakan Hukum Internasional yang berupa pernyataan yang dilakukan secara lisan dan bila dilanggar akan menimbulkan protes bahkan tuntutan Hukum Internasional.

 

  1. 2.       Azas – Azas Hukum Internasional
    1. a.      Azas Teritorialitet

Azas ini didasarkan atas kekuasaan negara kepada daerahnya. Berdasarkan azas ini negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya.Berdasarkan azas ini setiap orang atau barang yang berada di wilayah negara tertentu bila melakukan pelanggaran hukum internasional akan deberlakukan hukum internasional pula.

  1. b.      Azas Kebangsaan

Azas ini didasarkan atas kekuasaan negara untuk warga negaranya di manapun mereka berada baik di dalam maupun di luar negeri bila melanggar hukum negaranya. Azas ini mempunyai kekuatan Exteritorial yang artinya hukum dari negar tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya walaupun berada di negara asing.

  1. c.       Azas Kepentingan Umum

Azas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangku paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas – batas wilayah suatu negara.

  1. 3.     Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum Internasional dapat dibedakan dalam :

  1. a.      Sumber hukum dalam Arti Formal

Merupakan sumber hukum yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Internasional di dalam memutuskan sengketa internasional adalah sumber hukum yang terdapat pada pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tanggal 16 Desember 1920 yaitu :

  • Perjanjian Internasional (traktat atau treaty)
  • Kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum
  • Azas – azas umum hukum yang diakui bangsa – bangsa beradab
  • Keputusan – keputusan hakim (judicial decisions) dan ajaran – ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum (karya hukum)
  • Pendapat – pendapat para ahli hukum yang terkemuka
  1. b.      Sumber Hukum Internasional dalam Arti  Material

Hukum internasional tidak dapat dipaksakan begitu saja seperti hukum nasioanal, walaupun demikian dalam kenyataannya hukum internasional juga ditaati oleh sebagian besar bangsa di dunia ini, berarti juga mengikat. Mengenai sumber hukum internasional dalam arti meterial terdapat dua aliran yaitu:

  1. a.      Aliran Naturalis, bersandar pada hak azasi atau hak – hak alamiah. Aliran ini berpendapat bahwa kekuatan mengikat dari hukum internasional didasarkan pada hukum alam yang berasal dari Tuhan, sehingga kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hukum nasional.
  2. b.      Aliran Positivisme, bersandar pada kepastian hukum dari persetujuan dan perjanjian antarnegara

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum internasional dalam arti material adalah kehendak Tuhan dan persetujuan dan perjanjian antarnegara.

 

  1. 4.     Subyek – Subyek Hukum Internasional
    1. a.      Negara, sebagai subyek hukum internasioanl, karena hukum internasional merupakan hasil dari perjanjian antarnegara.
    2. b.      Tahta Suci, sebagai subyek hukum internasional, karena Tahta Suci yang berkedudukan di Vatikan Roma tidak hanya masalah agama atau gereja Roma saja tetapi juga dunia. Dan status Vatikan disamakan dengan negara karena memiliki syarat berdirinya negara dan bahkan ada pengakuan dari negara lain, ini terbukti Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di beberapa ibu kota negara.
    3. c.       Palang Merah Internasional, berkedudukan di Jenewa dijadikan subyek hukum internasioanl, karena banyak mengurusi masalah perlindungan kemanusiaan akibat perang yang terjadi antarnegara.
    4. d.      Organisasi internasional, yang dijadikan subyek hukum internasional adalah semua badan dunia seperti PBB dengan alat kelengkapannya.
    5. e.       Orang Perseorangan (Individu), karena kejahatannya waktu memimpin suatu negara sehingga mengakibatkan kehancuran terhadap kemanusiaan karena kepemimpinan yang otoriter, melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang berdasarkan penilaian Mahkamah internasioanal. Termasuk juga para turis, para pelajar, para olah ragawan, para musisi dan perorangan lainnya yang sedang melakukan lawatan atau tugas selanjutnyamelakukan tindak kejahatan internasional seperti terorisme setelah mendapat penilaian Mahkamah Internasioanal mereka dapat menjadi subyek Hukum Internasonal.
    6. f.       Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa, dapat dijadikan subyek hukum internasioanl karena dapat menentukan nasibnya sendiri, memiliki  hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik  sendiri dan dapat menguasai sumber daya alam di wilayah yang didudukinya.
    7. 5.     Proses Ratifikasi Hukum Internasional

Dalam konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bilateral maupun multirateral dapat dilakukan dalam dua atau tiga tahap antara lain :

  1. a.      Tahap Perundingan (Negotiation)

Perundingan merupakan pejanjian tahap pertama antara pihak yang berunding tentang obyek tertentu. Penjajakan atau pembicaraan pendahuluan dilakukan oleh masing – masing pihak yang berkepentingan.

Perundingan dapat dilakukan oleh Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Menteri Luar Negeri, Duta Besar atau pejabat yang dapat menunjukkan Surat Kuasa Penuh (full powers).

Perundingan yang diadakan dalam rangka perjanjian Bilateral disebut Talk. Perjanjian Multirateral disebut Diplomatic Conference, sedangkan perundingan yang tidak resmi disebut Corridor Talk.

  1. b.      Tahap Penandatanganan (signature)

Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Pemerintahan. Untuk perundingan yang bersifat multirateral penandatanganan teks perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali ada ketentuan lain. Walaupun demikian perjanjian belum bisa dilaksanakan sebelum ada ratifikasi oleh masing – masing negara.

  1. c.       Tahap Pengesahan (Ratification)

Perjanjian yang baru pada tahap penandatanganan, perjanjian tersebut masih bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Ini dinamakan Ratifikasi.

Ratifikasi perjanjian Internasional dapat dibedakan sebagai berikut :

  1. a.      Ratifikasi oleh badan eksekutif

Sistem ini biasanya dilakukan oleh raja – raja absolut atau pemerintahan yang otoriter.

  1. b.      Ratifikasi oleh badan legeslatif (sistem ini jarang digunakan)
  2. c.       Ratifikasi Campuran (DPR – Pemerintah)

Sistem ini paling banyak dilakukan karena peranan legeslatif dan eksekutif sama – sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian.

  1. 6.     Lembaga Peradilan Internasional

Mahkamah Internasional bekerja dalam badan Peradilan Internasional berkedudukan di Den Haag Belanda. Mahkamah Internasional dapat bersidang di luar markasnya di Den Haag apabila dianggap perlu. Mahkamah Internasional bersidang setiap tahun kecuali hari – hari besar dan libur.

Mahkamah Internasional atau peradilan Internasional dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antar  negara baik anggota maupun bukan anggota PBB. Dalam penyelesaian ini, mengusahakan jalan damai yang selaras dengan azas –azas keadilan dan hukum Internasional.

Mahkamah Internasional beranggotakan 15 orang hakim yang berasal dari 15 negara anggota PBB yang dipilih dalam Sidang Majelis Umum PBB dengan masa kerja 9 tahun. Mahkamah memilih ketua dan wakil ketua untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali. Adapun bahasa resmi yang dipergunakan selama persidangan adalah bahasa Prancis dan Inggris. Namun atas permintaan salah satu dari pihak yang bersengketa dapat meminta, Mahkamah Internasional dapat mengijinkan penggunaan bahasa lain.

  1. a.      Tugas Mahkamah Internasional
    1. Menerima perkara – perkara dari negara – negara anggota serta negara lain dengan syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB.
    2. Menerima persengketaan Hukum Internasional dari Dewan Keamanan PBB.
    3. Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.

Mahkamah Internasional memiliki wewenang yang di atur dalam Bab II Statuta. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional ada dua : Ratione Personae dan Ratione Materiae.

  • Ratione Personae merupakan wewenang Mahkamah Internasional untuk menentukan siapa – siapa yang dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional.
  • Ratione Materiae merupakan wewenang Mahkamah Internasional untuk menentukan jenis sengketa apa saja yang dapat diajukan.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s